TANJUNGPINANG -- Birokrat pemerintah rentan tersandera dalam kepentingan politik menjelang pilkada, kata pengamat administrasi negara Edison di Tanjungpinang, Sabtu (27/6).
"Tempat ini (birokrasi pemerintahan) di era Presiden Megawati) pernah disebut keranjang sampah dan juga pernah kerajaan pejabat untuk menunjukkan betapa birokrasi selalu sulit lepas dari kooptasi kekuasaan dan kepentingan politik, meskipun sesungguhnya fungsi mereka adalah melayani publik," tambahnya.
Edison yang juga dosen di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji menjelaskan pesta demokrasi lokal yang akbar ini bisa dipastikan tidak akan berlangsung tanpa cela. Di antara cela yang sering menjadi dampak dari pesta politik tersebut adalah tersanderanya netralitas para birokrat.
"Sistem politik lokal telah banyak berganti corak dan pola. Namun ada yang tidak banyak berubah. Apa? Itu adalah birokrasi," ujarnya.
Menurut dia, birokrasi tidak boleh jadi alat kepentingan politik. Namun yang terjadi tidak demikian pada kenyataannya. Di tingkat lokal, pilkada selalu menyeret birokrat ke tengah pusaran kepentingan untuk ikut menggalang dukungan bagi kelompok calon petahana. Bahkan, tidak jarang melakukan penetrasi politik terhadap program kerja birokrasi dengan manuver untuk menarik simpati publik.
Tradisi itu diperburuk lagi dengan penggunaan fasilitas kedinasan untuk kepentingan politik meskipun larangan terhadap hal ini tertuang jelas dalam PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, begitu juga dalam UU no 5 tahun 2014 tentang ASN.
"Pekerjaan rumah birokrat semakin berat dalam menjaga netralitas saat pilkada serentak sudah hampir niscaya diselenggarakan 9 Desember 2015. Hampir mungkin, setiap calon petahana yang masih punya periode tarung selalu ingin maju lagi untuk pemilihan berikutnya," katanya.
Dia menjelaskan gubernur, bupati dan wali kota serta wakil-wakilnya yang masih satu periode ingin bertarung lagi untuk posisinya atau posisinya atau yang lebih tinggi seperti bupati dan wali kota ingin maju menjadi gubernur, atau wakil bupati dan wakil wali kota maju jadi bupati dan wali kota.
0 komentar :
Posting Komentar